BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH - Jl. Setiabudi 201 A Semarang
   





 





 
Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Jl. Setiabudi 201A, Telp. 024 7473066
Fax. 024 7473701 - Semarang
email : diklat@jatengprov.go.id

Anda Pengunjung ke :
561.608
 
Home / News -
 
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK - Langkah strategis baru Bandiklat Prov.Jateng
 
 
Selasa, 01 Pebruari 2011 10:42:00

 
  Yusuf Subagyo
Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
download file disini
    Memasuki tahun 2011, seluruh bidang dan bagian di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah siap dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru. Hambatan procedural yang selama ini terjadi diminimalkan melalui mekanisme kordinasi yang terukur dan terkendali, seiring dengan  harapan dan tuntutan masyarakat untuk peningkatan pelayanan public. Kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, perilaku dan komitmen jajaran aparat Bandiklat Prov.Jateng yang pada gilirannya menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
    Salah satu prinsip dalam pelaksanaan tugas instansi pemerintah adalah transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dan akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Namun demikian sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnya mampu menerapkan ketiga prinsip utama tersebut dalam praktek penyelenggaraan pelayanan.
Reformasi birokrasi yang bersendikan demokratisasi, menuntut pemerintah (daerah)  untuk mampu menggalang tumbuhnya partisipasi, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Esensi dari “good governance” sebagai proses sinergi sektor publik, swasta dan masyarakat adalah bagaimana ketiga aktor akan terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan maupun dalam pengawasan manajemen pemerintahan daerah. Dengan cara tersebut terbentuk “rasa handarbeni” dari seluruh elemen masyarakat atas kebijakan-kebijakan publik di lingkungannya.
Demikian pula halnya dengan standar pelayanan, dalam proses perumusan dan penyusunannya tidak lepas dari peran serta masyarakat dan atau pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) untuk mendapat saran/masukan dan perbaikan, membangun kepedulian dan menumbuhkan komitmen bersama. Standar pelayanan yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan public merupakan pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, sekaligus menjadi alat control masyarakat dan penerima layanan atas kinerja penyelengara pelayanan.
Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis, sifat dan karakteristik layanan tugas pokok dan fungsi lembaga/organisasi serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan (masyarakat) yang terus berubah. Standar pelayanan public menurut Kepmen PAN No. 63 Tahun 2003, sekurang-kurangnya meliputi: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas.

Langkah strategis meningkatkan kinerja.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari birokrasi yang sedang mencoba melakukan reformasi internal melalui penyusunan standar operasional prosedur atas tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Banyak manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut, salah satunya adalah efisiensi dan efektivitas dalam mencapai kinerja yang semakin tinggi.
Berdasarkan SK Kabadan No. 893.3/10097 dtetapkan Tim penyusun SOP dan SPM yang melibatkan pejabat structural dan widyaiswara dengan tujuan merumuskan sebuah piranti untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Diklat, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pelayanan yang memuaskan pelanggan, memberikan pelayanan prima yang hakekatnya merupakan kewajiban aparatur pemerintah.
Keberadaan widyaiswara dalam tim tersebut diharapkan akan dapat memberi arahan dan bimbingan dalam proses perumusan dan penetapan SOP dan SPM karenanya yang dilibatkan adalah widyaiswara yang pernah mengikuti pelatihan ataupun  memiliki pengalaman dalam penyusunan sop. Keterlibatannya dalam praktek nyata menyusun SOP/SPM memberikan pengkayaan dan pendalaman wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang bersangkutan.
Dalam tiga kali pertemuan untuk membahas rancangan yang dibuat masing-masing bidang dan bagian disepakati beberapa  prioritas kegiatan untuk disusun dan ditetapkan sop dan spm-nya. Meskipun berlangsung cukup alot ketika bermusyawarah menuju mufakat, akhirnya dapat juga disepakati berbagai konsep  kunci yang sangat berguna untuk kelancaran proses pembahasan selanjutnya.
Meskipun istilahnya ditetapkan namun sebenarnya sop dan spm tersebut masih daalam koridor untuk diujicoba dan akan direvisi/disempurnakan lagi setelah melalui evaluasi on-going process scara bertahap. Langkah ini harus ditempuh karena sangat mungkin ketika dijalankan ternyata ditemukan kendala dan hambatan yang tidak terduga yang ternyata menyulitkan. Hanya saja berapa lama evaluasi tersebut akan berlangsung belum diputuskan.
Konsep Pelayanan Publik.
    Landasan utama pelayanan public mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Tujuannya agar supaya ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
 Adapun yang dimaksud Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sementara Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Pemprov.Jateng termasuk salah satunya), penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan
 Organisasi Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, dalam hal ini Bandiklat melayani peserta diklat dalam proses kediklatan.
Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik,  di Bandiklat adalah para Kabid, Sekban, pejabat fungsional lain seperti widyaiswara.
Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung,  dalam hal ini seluruh peserta diklat.
     Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, sementara standar pelayanan (LAN, 2003) adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam hal pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan,serta mengikuti proses dan prosedur (garis bawah dari penulis) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, khusus tentang ini tim belum membahasnya. Namun pada saatnya harus dirumuskan untuk lebih mengikat para pelaksana dengan apa yang ditetapkan dan mendorong pencapaian kinerja yang terukur.
Sistem Informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik,
Tujuannya agar ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pelanggan dalam mendapatkan pelayanan publik.
Gubernur pada tingkat provinsi melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri, gubernur sebagai penanggung jawab di daerah mempunyai tugas untuk mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik,
Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.
Manfaat standar pelayanan :
1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan public mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan bernegara pelayanan public menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi utama pemerintah adalah memberikan dan memfasilitasi berbagai pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, sosial dan lainnya.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu pelayanan. Terakhir standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kriteria pelayanan yang dipedomani dalam menyusun standar pelayanan:
a. Kesederhanaan, tata cara pelayanan harus diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.
b. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang terus dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, melalui  keakuratan perhitungan keuangan, ketelitian  dalam pencatatan data dan ketepatan waktu.
c. Tanggungjawab petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabla terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.
d. Kecakapan atau kompetensi  para petugas, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dari  pelayanan tersebut.
e. Kedekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau email/internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasional  pelayanan juga harus menjadi perhatian.
f. Keramahan, meliputi kesabaran, kesantunan, perhatian dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan terutama diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen langsung. Sebaliknya, jika layanan yang diberikan tidak dikonsumsi  melalui kontak langsung pihak penyedia layanan tidak harus menerapkan keramahan yang berlebihan.
g. Keterbukaan, pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gampang, meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.
h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan. Adanya komunikasi yang baik dengan pelanggan akan menjamin bahwa pelanggan memperoleh informasi yang berhak diperolehnya dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang dapat mereka mengerti.
i. Kredibilitas, yaitu adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan dan kemampuan penyedia pelayanan untuk menjaga kesetiaan pelanggan.
j. Kejelasan dan kepastian, meliputi jenis, tata cara, rincian biaya dan tata cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian layanan. Hal ini penting karena pelanggan yakin terhadap pelayanan yang diberikan.
k. Keamanan, merupakan usaha untuk memberikan rasa aman dan membebaskan  pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan keamanan yang diberikan berupa keamanan fisik, finansial dan kepercayaan pada diri sendiri.
l. Mengerti apa yang menjadi  harapan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan berusaha untuk mengerti dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa yang diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah sulit dan dapat dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan spesifik yang diinginkan pelanggan dan memberikan perhatian secara pribadi.
m. Efisien,  persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapai sasaran pelayanan dan memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
n. Ekonomis, penetapan biaya pelayanan harus dilakukan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

Penetapan Standar Operating Procedur dan Standar Pelayanan Minimal di Bandiklat Prov. Jateng.
    Memahami urgensi dan peliknya standar pelayanan seperti diuraikan diatas, tim penyusun SOP dan SPM Bandiklat Prov. Jateng selama bulan November dan Desember bekerja secara simultan dan serentak merumuskan SOP dan SPM sesuai bidang tugas masing-masing. Melalui diskusi panjang terprogram maupun sporadic akhirnya disepakati berbagai kegiatan yang diprioritaskan untuk dibuat ketetapannya  sebagai langkah strategis meningkatkan kinerja pelayanan. Karena bukan tidak mungkin kedepan Bandiklat Prov.Jateng mengikuti penillaian Citra Pelayanan Prima (CPP) yang diselenggarakan kantor Men PAN dan Reformasi Birokrasi, dimana materi penilaiannya menyangkut upaya pengembangan dan implementasi visi dan misi pelayanan yang prima, pengembangan system dan prosedur pelayanan, termasuk pengelolaan pengaduan masyarakat yang berfungsi efektif sebagai quality assurance di Bandiklat.
     Menurut Men PAN dan Reformasi Birokrasi, AE. Mangindaan (Bangun Praja edisi XII/2010), penerima CPP adalah unit pelayanan public yang dalam menyelenggaarakan pelayanan berupaya melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap system dan tat kerja. Antara lain menyederhanakan prosedur, persyaratan dan waktu sehingga mampu menciptakan iklim dan budaya kerja yang kondusif, mempermudah proses dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Adapun SOP dan SPM yang berhasil disepakati meliputi penyelenggaraan Diklat dengan APBD Prov.Jateng, anggaran Biaya Instansi Pengirim (BIP), dengan pola kemitraan dan pola kerjasama. Secara lebih rinci hasilnya adalah sebagai terurai dibawah ini.  
Sekretariat memprioritaskan kegiatan-kegiatan Pelayanan Penggunaan Sarana dan Prasarana, Administrasi Pengelolaan Barang Pakai Habis, Administrasi Pengelolaan Barang Inventaris, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Ijin Belajar, Pengajuan DUPAK WI, Karis/Karsu dan Karpeg, Pembuatan SPP & SPM, Pembuatan SSP Pajak, Penyajian daftar program diklat, Penyusunan Renja Badan Diklat, Penyusunan RKO, Penyajian Informasi melalui Website Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Pengelolaan SIMDIK, Daftar Pencapaian Kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, LAKIP, Laporan bulanan & triwulan (SIMBANGDA)  dan Laporan Tahunan SKPD.
Bidang Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional memprioritaskan lebih dari 17 kegiatan antara lain untuk Penerbitan Surat Keputusan, Penerbitan Surat Undangan Rapat, Persiapan Diklat, Pembukaan Diklat, Penutupan Diklat, Pendaftaran Peserta Diklat, Permintaan Tenaga Pengajar, Penerbitan SK Hasil Diklat, Surat Pengembalian Peserta, Rapat Penentuan Kelulusan / Peringkat Peserta Diklat ,Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Diklat, dll.
Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan memilih sekitar 20 kegiatan diantaranya Pengembangan Materi dan Penyempurnaan Kurikulum, Silabi dan Modul Diklat, silitasi Penyusunan Kurikulum & Silabi Diklat Baru, Evaluasi Pra Diklat dan Pemantauan serta Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Kab/kota,  Evaluasi Pasca Diklat bagi Alumni Diklat Bandiklat Prov Jateng, Penyusunan Standard Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Pola Kemitraan, Orasi Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya, Temu ilmiah Widyaiswara, dll.
Adapun format SOP yang dibakukan meliputi nomor , tanggal pembuatan/revisi/efektif, pejabat yang mengesahkan, nama SOP, pengertian, tujuan, dasar hukum, keterkaitan, peringatan, kualifikasi pelaksana, dan uraian kegiatan secara skematis.
Masalah yang perlu dituntaskan.
    Memperhatikan berbagai aturan terkait pelayanan public atau pelayanan oleh instansi pemerintah, ada beberapa masalah yang memerlukan pemikiran dan pengambilan keputusan yang  tidak mudah, seperti penggunaan istilah Standar Pelayanan Minimal. Menurut Undang-undang 25/2009 terminologi SPM terbatas pada beberapa kewenangan tertentu yang telah didesentralisasikan kepada daerah, dimana kementrian yang bersangkutan wajib membuat norma dan pedomannya. Sehingga sempat dipertanyakan peserta diskusi apa diklat diwajibkan membuat SPM.
    Hal yang mendesak untuk segera ditindak lanjuti adalah revisi SOP, siapa, kapan, berapa lama, dan bagaimana melakukan revisi atas SOP yang ditetapkan mulai efektif Januari 2011. Sealin itu juga perumusan Maklumat Pelayanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pelayanan public. Keberadaan Maklumat ini lebih mempetegas bagaimana pelanggan/masyarakat mengajukan pengaduan apabila ketidakcocokan dalam penyelenggaran pelayanan.
    Demikian pula dengan aspek monitoring dan evaluasi, legalitas atau format penetapannya juga memerlukan pengaturan dan harus dtuntaskan agar memberi kejelasan dan kemantapan seluruh unsure pelaksana. Keberadaan Tim Penyusun kiranya masih diperlukan untuk menyesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Namun bila tidak, harus ada pihak atau unit organisasi di Badan Diklat yang open atau mau repot menyelesaikan hal tersebut.
Sumber bacaan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
PP No. 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Modul Pengembangan Pelayanan Prima. LAN. Jakarta.
KepmenPAN No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
KepmenPAN No. 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Permen PAN No. 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Bangun Praja, Tabloid Setda Jateng edisi XII tahun 2010.
-
 
   
  Berita Lain :  
  » Badan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah membuka Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan II dan Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah  
  » Observasi Lapangan Diklat Teknis Pengairan Tingkat Lanjutan  
  » Praktek Lapangan Diklat Teknis Manajemen Perencanaan Penanganan Bencana  
  » Seminar Modul Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
  » Rakor Pembinaan Program Kediklatan Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014  
  » Badan Diklat menyelenggarakan Diklat Fungsional Usaha Pertanian Terintegrasi Bagi Penyuluh di lingkungan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah  
  » Kunjungan Observasi Lapangan Diklat Fungsional Berjenjang Bagi Widyaiswara Utama - Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan  
  » Observasi Lapangan Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah  
  » Kegiatan Observasi Lapangan Diklat Teknis Pencatatan Sipil  
  » Observasi Lapangan Diklat Teknis Manajemen Penanganan Penanggulangan Bencana  
  » Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan11 di Bogor  
  » Tim Evaluasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan Evaluasi Pasca Diklat di Kota Tegal  
  » Seminar Proper Diklat Pim IV Angkatan 23 di Kabupaten cilacap  
  » Observasi Lapangan Diklat Fungsional Ubinan Tanaman Pangan dan Holtikultura di Ngawi, Jawa Timur  
  » Badan Diklat Menyelenggarakan Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian  
  » Pembukaan Diklat Teknis Pengairan Tingkat Lanjutan dan Diklat Fungsional Penilaian Kesehatan KSP Konvensional Angkatan I  
  » Diklat Fungsional Ubinan Tanaman Pangan Tahun 2014 - Kabupaten Semarang  

 

Copyright © BadanDiklat Provinsi Jawa Tengah 2014